Sudah masuk bulan PEMILU, pemilihan gubernur tahun lalu aja saya milih golput dengan alasan gak kenal calonnya, takut salah pilih pemimpin yang gak amanah. Ternyata makin kesini saya sadar pemikiran itu salah. Untuk alasan gak kenal calonnya harusnya bisa saya usahakan searching di internet rekam jejak masing-masing calon (kalau saat itu saya paham, memilih berarti ikut andil dalam menentukan masa depan 5 tahun kedepan)

Bulan-bulan sebelum memasuki bulan april, saya heboh pengen jadi saksi di TPS buat pemilu nanti, selain ingin ikut andil dalam pesta demokrasi pikir saya, mumpung libur itung-itung gaji jadi saksi bisa buat jajan. Saya sama sekali buta tentang aturan pemilu, satu yang saya paham dalam pemilu, politik uang itu pelanggaran, udah gitu doang. Singkat cerita akhirnya sekitar minggu lalu saya disuruh mengikuti pertemuan "yang saya pahami" untuk mengumpulkan para calon saksi agar jelas kerjanya sebagai saksi di pemilu nanti. Sebelum pertemuan saya punya bekal kertas yang berisi nama koordinator dan anggota saksi yang membuat saya heran. Dalam daftar itu ada 4 koordinator dan masing-masing memiliki 4 orang anggota dalam 1 TPS yang berarti ada 20 orang saksi dalam 1 TPS. Saya sempat nyeletuk ke teman yang disebelah saya "Eh kok saksinya banyak bener ya dalam 1 TPS?" akhirnya pertanyaan saya terjawab setelah pembicara membuka forum yang hampir 2 jam dari jadwal yang seharusnya baru dimulai, hufftt,. 

Ternyata pertemuan yang saya hadiri adalah pertemuan "saksi" untuk pemenangan salah satu caleg DPRD. Tambah jelas lagi setelah saya dan teman-teman yang lain dibagikan kertas memorandum yang katanya surat tugas, setelah saya baca, ada poin hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para "saksi" ini nantinya. Dalam salah satu poin kewajiban berisi pernyataan bahwa saya sebagai koordinator saksi harus memastikan bahwa saya dan anggota saya harus mencoblos caleg yang telah membayar kami untuk dijadikan "saksi" sedangkan pada poin hak diterangkan "saksi" akan mendapatkan upah dari hasil kerja yang menurut saya sebenarnya kerjaannya gak ada kecuali menjalankan poin kewajiban untuk nyoblos caleg. Saat pulang kami semua mendapat uang transportasi sebesar Rp.50.000.

Dalam perjalanan kerumah saya mikir "apa ini gak termasuk dalam politik uang? hanya lebih terorganisir?lebih aman karna katanya ada surat tugas?" bayangkan jika dalam 1 TPS ada 20 orang "saksi" yang tugas utamanya wajib mencoblos caleg tertentu kalikan dengan jumlah TPS yang ada. setidak-tidaknya jika diantara 20 orang itu ada dua atau tiga yang ternyata tidak mencoblos si caleg gak rugi-rugi amat ketimbang ketok-ketok pintu tengah malam buat bagiin duit secara acak yang banyak dikenal dengan istilah serangan fajar. Saya mengharapkan menjadi saksi sah yang ditugaskan memantau jalannya pemungutan suara dari partai yang menunjuk saya setelah itu dapat gaji bukannya ingin jadi "saksi" yang tugasnya hanya memastikan saya dan anggota saya mencoblos caleg tertentu setelah itu digaji.

Semalaman saya mikir apa kalo saya lanjut duitnya nanti berkah? apa ia saya dengan mudahnya memberikan pilihan hanya karna uang? bukan prestasi caleg? 

akhirnya besoknya saya memutuskan gak mau jadi "saksi"  abal-abal saya mau hak nyoblos saya pergunakan dengan keinginan sendiri tanpa paksaan atau dengan iming-iming duit, kalo masalah jajan insha allah tuhan selalu ngasih kecukupan buat saya tanpa harus dari duit caleg. akhirnya karna saya gak mau harus ada orang yang menggantikan, saya tanggung jawab cari pengganti yang ridho lahir batin jadi "saksi" si caleg dengan segala konsekuensinya setelah saya beri penjelasan. setelah itu saya kasi juga uang transport Rp.50.000 itu ke pengganti saya.

Alhamdulillah lega,.